Bawaslu Seluma Awasi Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) Non-Tahapan KPU Seluma di Kecamatan Talo

Seluma, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (COKTAS) non-tahapan di wilayah Kecamatan Talo. Kegiatan ini merupakan langkah evaluasi dan penyempurnaan data pemilih pasca pelaksanaan tahapan, guna memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir.

Pelaksanaan COKTAS ini diawasi langsung oleh Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Seluma, Medy Zalega, bersama Staf Sekretariat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangannya, Medy Zalega menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan non-tahapan seperti ini penting untuk menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan.

"Bawaslu berkewajiban melakukan pengawasan. Kami ingin memastikan agar tidak terjadi pelanggaran prosedur dan agar data pemilih yang disempurnakan tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Seluma Hendri Ariyanda beserta Anggota KPU Iwan Setiawan dan Anang Erma Dona menyampaikan bahwa kegiatan coklit terbatas non-tahapan ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan berkelanjutan terhadap data pemilih, sehingga KPU memiliki basis data yang akurat. 

“Kami berupaya menjaga kualitas data pemilih melalui kegiatan pemutakhiran terbatas seperti ini. Dukungan dan pengawasan dari Bawaslu menjadi bagian penting untuk memastikan transparansi dan objektivitas,” ungkapnya.

Kegiatan pengawasan ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Seluma dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu, baik dalam tahapan resmi maupun kegiatan pendukung di luar tahapan.

Bawaslu Kabupaten Seluma melalui Koordinator Divisi HP2H Medy Zalega, menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi setiap aktivitas penyelenggara pemilu yang berpotensi berdampak pada kualitas data pemilih dan integritas penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan.