BAWASLU SELUMA AWASI RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN I TAHUN 2026

Seluma – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seluma melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I yang digelar di aula Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Seluma, Kamis (2/4/2026)

Selain jajaran komisioner KPU Seluma, rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Polres, Kodim, Dinas Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPS serta Perwakilan Partai Politik.

Kegiatan pengawasan Rapat Pleno dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Medy Zalega, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Dahlian, serta Kasubbag PPH Sukarjo.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Seluma memastikan bahwa seluruh tahapan rapat pleno terbuka PDPB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Bawaslu juga mencermati kesesuaian data yang disampaikan, termasuk penambahan maupun pengurangan data pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU.

Medy Zalega menyampaikan bahwa pengawasan ini penting untuk mencegah potensi permasalahan data pemilih di kemudian hari. “Kami memastikan proses PDPB ini berjalan sesuai prosedur, sehingga data pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Dahlian menegaskan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga kualitas data pemilih. Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data.

Dari rapat pleno yang dilaksanakan KPU, diperoleh hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan total sebanyak 161.725 pemilih, dengan rincian 82.881 pemilih laki-laki dan 78.844 pemilih perempuan, yang tersebar di 14 kecamatan dan 202 desa/kelurahan di Kabupaten Seluma.

Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Seluma berharap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan optimal dan menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang.