Bawaslu Seluma Ikuti Zoom Meeting P2P Se-Provinsi Bengkulu, Tunggu Instruksi Resmi dari Pusat

Seluma – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma mengikuti rapat koordinasi daring melalui Zoom Meeting terkait Program Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi awal sebelum pelaksanaan program P2P di daerah.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu secara resmi meminta seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk bersabar, mengingat hingga saat ini proses rekrutmen Program Pengawasan Partisipatif (P2P) belum dibuka. Hal ini dikarenakan pihak provinsi masih menunggu instruksi resmi dari Bawaslu RI.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Asmara Wijaya, didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Apriyanto Kurniawan. Dalam arahannya, disampaikan bahwa meskipun program P2P dipastikan tetap berjalan, terdapat kemungkinan pergeseran jadwal pelaksanaan.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada tahun ini pelaksanaan P2P akan menggunakan skema di tingkat kabupaten/kota dengan kuota terbatas, yakni sekitar 20 peserta per daerah. Meskipun anggaran berada di tingkat provinsi, pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh kabupaten/kota dengan sistem pertanggungjawaban keuangan yang terpusat di provinsi.

Sementara itu, Apriyanto Kurniawan menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Ia menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya seleksi peserta yang harus dilakukan secara ketat agar menghasilkan individu yang kompeten, peran peserta sebagai ujung tombak pengawasan partisipatif di masyarakat, serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan antara kabupaten/kota dan provinsi.

“Efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas. Justru dengan keterbatasan yang ada, kita harus mampu memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Seluma menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan, serta berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif guna memperkuat kualitas demokrasi di daerah.