Bawaslu Seluma Segera Rekrut Pengawas Ad Hoc Pilkada 2024

Jakarta,Bawaslu Kabupaten Seluma - Hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma memastikan dalam waktu dekat ini akan melakukan tahapan rekrutmen Pengawas Adhoc yakni Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2024, (Sabtu, 20/04/2024).

“Draft jadwalnya memang sudah ada, yaitu mulai tanggal 23 April sudah mulai tahapan perekrutan,” jelas Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Seluma Gandi Indah Jaya saat mengikuti Rakor Sosialisasi Juknis Evaluasi Pembentukan Pengawas Adhoc pada Pemilihan 2024 yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 April 2024 di Jakarta.

Dalam pembentukan Pengawas Kecamatan ini Bawaslu akan melaksanakan evaluasi terlebih dahulu bagi Panwaslu Kecamatan existing. Bawaslu Kabupaten akan menilai apakah Panwaslu Kecamatan ini masih memenuhi syarat atau tidak. Adapun alat kerja evaluasi menurut Gandi dalam waktu dekat akan segera diturunkan oleh Bawaslu RI.

“Evaluasi kinerja bagi Panwaslu Kecamatan akan dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 April 2024 dengan diawali penerimaan dan verifikasi berkas pada tanggal 23 - 25 April 2024. Sedangkan pengumuman dan penetapan Panwaslu Kecamatan existing yang memenuhi syarat sesuai draft jadwal pada tanggal 1 - 2 Mei 2024,” ujar Gandi.

Setelah melaksanakan evaluasi terhadap Panwaslu Kecamatan existing, lanjutnya, Bawaslu akan melaksanakan perekrutan secara terbuka bagi Pengawas Kecamatan yang terdapat kekosongan akibat dari evaluasi kinerja. Jadi kebutuhan masing-masing kecamatan berbeda-beda sesuai dengan hasil evaluasi. Seleksi terbuka ini memungkinkan pendaftar baru ikut dalam seleksi.

“Seleksi terbuka akan ada tes tertulis CAT, tapi Panwaslu Kecamatan existing hanya dievaluasi tanpa mengikuti tes CAT,” tambah Gandi.

Adapun jadwal seleksi terbuka Pengawas Kecamatan dimulai tanggal 3 Mei 2024. Disinggung mengenai persyaratan untuk rekrutmen terbuka, Gandi menjawab secara umum tidak berbeda jauh dengan penyelenggaraan saat Pemilu. Hanya saja detail dari persyaratan yang dibutuhkan masih menunggu juknis lebih lanjut dari Bawaslu RI.