Gaung Gong Bergema, Ratna Dewi Pettalolo Buka SKPP Dasar Zona 2 Rejang Lebong
|
Rejang Lebong, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma - Pasca pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar zona 1 Kota Bengkulu akhir bulan Agustus lalu, kali ini Bawaslu RI kembali melaksanakan SKPP dasar Zona 2 Rejang Lebong. Gaung Gong yang menggema sebagai tanda telah dibukanya SKPP dasar zona 2 Rejang Lebong yang ditabuh oleh koordinator divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo secara simbolis dilakukan yang disaksikan dan dihadiri oleh unsur pemerintahan, diantaranya Bupati Rejang Lebong, perwakilan dari Kapolres, perwakilan Dandim, serta perwakilan Kejati dan jajaran Forkopimda yang dilaksanakan di hotel golden rich Rejang Lebong (Senin 6/9/2021)
Kedatangan Ratna Dewi Pettalolo disambut hangat dengan tari persembahan kejei yang berasal dari Rejang Lebong. Giat pembelajaran SKPP diikuti oleh pemuda dan pemudi milenial terpilih perwakilan dari masing-masing Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Seluma.
Sama halnya pelaksanaan SKPP dasar zona 1 Kota Bengkulu, sebelum mengikuti pembelajaran peserta SKPP di wajibkan melakukan swab antigen terlebih dahulu oleh pihak panitia guna memastikan bahwasanya seluruh peserta tidak terpapar virus Covid-19. Selain itu, seluruh peserta harus menunjukkan tanda bukti bahwa telah melakukan vaksinasi Covid-19.
Dalam sambutannya Ratna Dewi Pettalolo sebut Kaum muda yang tergabung dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai agen perubahan. Program SKPP, dikatakan Dewi sebagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Dengan adanya program SKPP ini, diharapkan nantinya akan muncul kesadaran masing-masing individu yang memunculkan kesadaran bersama untuk mengawal pemilu" Terangnya.
Dewi mengakui, bahwasanya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Program SKPP yang merangkul kaula muda untuk belajar bagaimana melaksanakan pemilu, bagaimana menyiapkan mental menjadi pengawas yang netral dengan tidak terjebak dalam politik praktis dan pragmatis.
“Banyak pelanggaran yang biasa terjadi dalam pemilu, mulai dari politik uang hingga politisasi SARA. Disinilah peran peserta SKPP nantinya, jadi jangan berhenti belajar untuk berdemokrasi yang lebih baik,†pesan Dewi. (Deni)
Editor : Humas Bawaslu Seluma